Investasi Saham ála Wartawan

Bolehkan wartawan “bermain” saham? Pertanyaan ini belum menjadi permasalahan di Indonesia. Karena memang keterbatasan kita tentang pemahaman investasi masih kurang. Namun saya kira, dalam tahun-tahun mendatang banyak dari kita memandang suatu investasi, dalam hal ini adalah kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan. Merupakan salah satu ragam investasi yang baik untuk mengelola jerih payah kita saat ini.

Saya sangat setuju jika wartawan diperkenankan memiliki saham, khususnya saham media massa dimana ia bekerja. Dalam hal ini mungkin penting dirumuskan bahwa “redaksi” berhak mempunyai proporsi dalam suatu media massa yang telah go public. Perlu racikan tertentu untuk bersama-sama mau memikirkan bahwa sudah saatnya menggusur peran tunggal (keuntungan dan massa depan) dalam kepemilikan media massa. Redaksi atau awak pers berhak menikmati jerih payah idealismenya kelak di masa mendatang. Tentu ini akan memiliki imbal balik terhadap daya juang dan loyalitas awak media massa mereka sendiri di masa kini dan nanti kan?

Selain itu, siapa yang tak tergiur dengan komersialisasi media massa di tengah pasang surut industri media (khususnya cetak). Ketakutan-ketakutan akan tidak bebasnya media massa ketika telah menjadi badan hukum terbuka tidak akan berlaku selama redaksi suatu media massa memiliki idealisme kuat. Karena jika idealisme redaksi tidak kuat, media massa akan kena getahnya sendiri. Percaya deh, dimana-mana intervensi berlebihan pemilik modal terhadap medianya akan berdampak buruk bagi citra media massa itu sendiri di kemudian hari.

Penolakan-penolakan beberapa pemilik media massa seperti Dahlan Iskan untuk menolak membuat serikat pekerja wartawan di Jawa Pos, misalnya, bisa jadi karena keengganan Dahlan untuk berbagi “kebahagiaan” dengan para pekerjanya. Dalam hal ini, Dahlan masih enggan untuk membuat perusahaannya go public. Bukan itu masalah saat ini, tapi apakah Dahlan dan putranya yakin jika nanti setelah mereka tiada, perusahaan mereka akan tetap ada dan terkontrol sama baiknya?

Membuka keran bagi keterbukaan kepemilikan media massa merupakan hal yang penting di era keterbukaan informasi saat ini. Kepemilikan tunggal suatu media massa tentu menjadi masalah, lebih masalah lagi soal konsentrasi atau lebih tepatnya konglomerasi media massa oleh kepemilikan perseorangan atau kelompok tertentu. Di Indonesia, penelitian Merlyna Lim (2012) menyebutkan jika negeri ini dikuasai 13 group besar media massa.

Ini tentu menarik, persaingan bisnis media massa di indonesia sangat sengit. Konsentrasi media massa membuat media massa kehilangan unsur kemajemukannya. Membahayakan atau tidak prihal konglomerasi ini tentu tergantung dari sudut mana kita melihatnya melalui beberapa teori-teori pers yang ada.

Tiga belas itu cukup majemuk, tapi kalau tiga belas itu sudah main lirik sana-sini ya bahaya juga kan? Media Group udah lirik-lirikan dengan MNC Corporation. Trans Corp sudah mengakusisi TV-7 dan detik.com untuk konvergensi media mereka. Media massa yang besar semakin tamak dengan memangsa media-media kecil. Tentu ini semakin berbahaya jika tidak ada pembatasan. Tapi mari kita bicara ini di lain waktu. Kita tulis soal saham dulu saja ya.

Intinya, membuat kepemilikan media massa menjadi berbadan hukum terbuka itu punya sisi baik. Selain mengurangi dampak konsentrasi media massa yang sudah terlanjur menjamur. Juga sebagai sarana kontrol sosial masyarakat dan awak media terhadap ekonomi media massa sendiri. Jadi saya sarankan untuk pemilik media massa yang belum go public agar segera membuka diri. Jangan sungkan untuk berbagi keseksian perusahaan Anda dengan yang lain. Toh Anda juga kan menikmatinya hasilnya tanpa sedikitpun kehilangan kuasa positif atas masa depan perusahaan Anda.

Tapi saya masih tidak setuju untuk menyerahkan media massa pada bobroknya mekanisme di pasar saham. Lebih baik tidak usah didaftarkan di bursa. Repotnya Indonesia ikut-ikutan lebay dengan membuat mekanisme pasar kita bergantung pada stabilitas internasional. Efek kupu-kupu membuat rapuh stabilitas ekonomi kita. Sayangnya pemerintah kita sengaja membutakan diri dengan ikut-ikutan lebay berbursa-bursa. Untung banyak itu pembuat kebijakan. Tapi kita bisa buntung kelak. Contohnya, Eropa yang kolaps kok kita ikut-ikutan jatuh?

Kembali ke saham. Soal saham lain adalah beberapa wartawan yang sengaja bermain saham di beberapa perusahaan (bukan perusahaan medianya). Cilaka dua belasnya, ada timbal balik yang bisa jadi membuat sebuah perusahaan terlihat oke di mata publik lewat polesan-polesan media massa. Ini yang ditakutkan beberapa pengamat dan peneliti. Jika wartawan sudah memiliki kedekatan terhadap suatu perusahaantertentu. Bisa jadi ini akan membuat dia kehilangan kontrol. Dia akan bias dalam pemberitaannya.

Setelah googling di internet ternyata beberapa media luar sudah punya kode etik dalam mengatur sejauh mana wartawan boleh berhubungan dengan bisnis di luar kerja wartawan. Contoh : ”No staff member may own stock or have any other financial interest; This restriction extends beyond the business beat” (tak satu pun awak media diperbolehkan memiliki saham atau produk keuangan lainnya; Larangan ini mencakup kegiatan usaha (diluar kerja wartawan)”. The New York Times Company Policy on Ethics in Journalism (2005).
”Journalists who regularly cover business and financial news may not play the market (wartawan yang secara tetap meliput berita bisnis dan keuangan dilarang bermain di pasar saham)” Newsroom Ethics Policy on The Boston Globe (2008).

Cukup tegas kan? Jadi jika seorang wartawan harus menjaga kuat idealismenya. Jangan sampai godaan-godaan terhadap keuntungan dalam dunia investasi membuat seorang wartawan kehilangan sense of responsibility. Naluri wartawan yang tergiur dengan keuntungan dari liputannya adalah naluri wartawan bodrex atau amplop. Etapi karena keuntungan cukup gedhe, saya kira mereka ini layak disebut wartawan heroin. Salah satu contohnya mungkin saat IPO Krakatau Stell beberapa waktu silam. Saya yakin wartawan juga memiliki kesalahan. Bukannya mengkritisi nilai saham awal yang sangat jauh dari harga pasar. Mereka malah malak minta jatah. Dasar wartawan heroin…

Begitulah analisis saya soal bisnis investasi saham bagi wartawan ini. Tidak mendalam memang, tulisan ini mungkin butuh diupdate lain waktu. Saya belum ikut kelas ekonomi media sih hehehe

Urgensi Digitalisasi Penyiaran Indonesia

Manfaat Televisi Digital

Kurang dari satu dekade ini perkembangan teknologi memang semakin mutakhir. Apalagi sejak ditemukannya programan digital yang memicu perkembangan perangkat komunikasi lebih jauh. Digital memungkinkan kita untuk lebih dinamis dalam hal memperoleh atau bertukar data dan informasi.

Trend industri penyiaran pun seiring sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut. Salah satunya adalah dimulainya gejolak penggunaan televisi digital di dunia ini. Industri televisi diperkirakan semakin memiliki prospek yang cerah dengan perkembangan teknologi digital. Terbukti beberapa negara telah mengadopsinya, dan perjanjian beberapa negara maju di International Telecommunication Union (ITU) PBB di Jenewa, Swiss- 2006 lalu telah menekankan keharusan digitalisasi penyiaran di seluruh dunia maksimal 17 Juli 2015 mendatang.

Digitalisasi televisi adalah suatu keniscayaan untuk memajukan- khususnya industri televisi yang masih berbasis analog saat ini. Demikian karena analog dinilai sudah tidak lagi sejalan degan kemajuan zaman yang menuntut serba sempurna, ringkas, dan cepat. Kesempurnaan televisi digital dinilai beberapa pengamat merupakan keniscayaan untuk menjamin industri ini akan dimainkan oleh pasar yang makin beragam. Prinsip diversity of content dan diversity of ownnership pun akan makin terasa dengan adanya televisi digital ini.

Keunggulan televisi digital antara lain gambar yang jernih, adanya interaksi antara content provider (penyedia jasa konten televisi) dengan penonton, adanya feature seperti informasi layanan cuaca, informasi jalan raya, segmentasi konten yang nyata, panduan dalam menonton yang lebih sempurna, kemudahan menghitung rating bagi stasiun televise atau content provider serta feature-feature yang mungkin bisa ditambahkan karena dinamisnya televisi digital ini.

Dengan digitalisasi penyiaran televisi, perangkat untuk mengakses televisi pun akan semakin beragam. Kita akan sangat mudah memperoleh siaran televisi beserta feature-featurnya yang berkualitas baik dari perangkat gadget seperti televisi, ponsel, e-sabak, komputer dan lain-lain.

Jika digitalisasi dilakukan di Indonesia, maka setiap kanal yang ada dapat diisi oleh dua hingga sepuluh programa atau stasiun. Saat ini untuk kota kecil di Indonesia disediakan 7 kanal analog, sedang kota besar mencapai 14 kanal analog. Dengan digital, satu saluran analog dapat menampung dua hingga sepuluh saluran televisi. Ini berarti dalam satu kota kecil saja dimungkinkan akan ada tambahan kanal yang makin melonjak menjadi sekitar 70 kanal. Bisa dibayangkan potensi dan peluang yang dijanjikan pasar penyiaran digital ini.

Realita Industri Televisi Digital di Dunia

Soal kesiapan industri televisi digital, bisa dikatakan kita memang sudah tertinggal dari negara-negara maju. Sejak 2009 Amerika telah melakukan total black off dengan memutus seluruh siaran TV analog. Aturan menyebutkan jika seluruh stasiun televisi dengan frekuensi analog harus berhenti atau berpindah ke frekuensi digital. Masyarakat Amerika yang mayoritas telah belajar menggunakan televisi digital pun tidak terlalu terkejut dengan transformasi ini. Terbukti pada saat  itu hanya kurang dari 3 persen masyarakatnya yang masih menggunakan televisi analog.

Indonesia dan negara-negara berkembang lain memang bisa dikatakan terlambat soal digitalisasi televisi ini. Hal ini memang sangat tergantung dengan kemapuan masyarakat dalam memahami peta industri televisi digital ini. Negara maju kini ambil untung dengan negara berkembang seperti di Indonesia untuk menjual program-program stasiun TV mereka. Lewat digitalisasi penyiaran ini beberapa negara maju seperti Eropa, Amerika , dan beberapa negara di Asia kini menjadi pemain pasar dalam menjual kreatifitas konten siaran mereka ke negara-negara berkembang seperti Indonesia, melalui layanan televisi berbayar.

Realita Industri Televisi Digital di Indonesia

Sebetulnya televisi digital sudah ada di Indonesia tahun-tahun belakangan ini. Kita mengenalnya dengan TV Kabel (Cable Television) atau TV berbayar/berlangganan. Dimana masyarakat tidak hanya dapat menikmati program stasiun televisi nasional tetapi juga program stasiun TV internasional yang sudah digital.

Industri TV kabel yang makin beragam di Indonesia telah menggunakan satelit Direct to Home (DTH) dan Internet Protocol TV, dimana masyarakat dapat memilih kanal sesuai dengan preferensi dan harga yang sesuai. Kalangan yang mengkonsumsinya masih sebatas kalangan tertentu saja. Selain harganya masih dinilai mahal, tayangan televisi ini masih didominasi dengan tayangan internasioal berbahasa inggris.

Sedangkan untuk digitalisasi penyiaran televisi secara umum. Dalam roadmap digitalisasi penyiaran Indonesia, pemerintah telah berencana menghentikan program penyiaran analog mulai 2013 di kota-kota besar, kemudian disusul kota-kota kecil hingga tuntas pada tahun 2015 (mengacu konferensi ITU 2006). Dan selama pergantian frekuensi tersebut akan ada simulcast diamana stasiun televisi analog dan digital tayang bersamaan.

Tetapi menurut KPI hal tersebut tidak mutlak untuk segera dilakukan, selain industri televisi yang belum siap. Masyarakat pun juga belum siap. Karena diperlukan set up box tambahan untuk menerima frekuensi televisi digital. Masyarakat belum tentu siap dengan membeli perangkat tersebut. Lebih-lebih industri stasiun televisi di Indonesia sendiri belum tentu semuanya siap dengan dengan digitalisasi ini. Ide simulcast diperkirakan KPI membuat industri stasiun televisi harus mengeluarkan banyak biaya untuk siaran. Saat ini terdapat sekitar 120an stasiun televisi di Indonesia termasuk 11 yang bersiaran secara nasional.

Saat ini KPI tengah mengajukan perubahan UU Penyiaran kepada DPR yang rencannya akan selesai tahun 2012 ini. Salah antara lain tentang kewenangan KPI, aturan digitalisasi penyiaran dan kejelasan soal muatan lokal dalam sistem stasiun berjaringan yang masih rentan penyimpangan. Menurut KPI kajian tentang aturan digitalisasi penyiaran televisi dan pembatasan penggunaan frekuensi harus didahulukan daripada kewajiban migrasi frekuensi analog ke digital.

KPI berpendapat jika Indonesia tidak wajib untuk tergesa-gesa mengikuti aturan ITU karena Indonesia tidak turut dalam pakta tersebut. Perhitungan KPI memperkirakan Indonesia baru akan siap dengan digitalisasi penyiaran tahun 2020 mendatang.

Urgensi Digitalisasi Siaran Televisi Indonesia

Apa yang diusulkan KPI memang benar. Tapi tuntutan untuk mendidik masyarakat agar paham terhadap digitalisasi televisi harus segera dilaksanakan. Saat ini pemain dalam industri televisi digital masih sedikit, peluang ini telah digunakan negara maju untuk menjual konten mereka kepada negara berkembang seperti Indonesia. Jangan sampai kita hanya menjadi penikmat dalam semarak industri televisi digital.

Di Asia, stasiun televisi digital dari China, Korea Selatan, dan Jepang telah mampu menembus pasar kita. Malaysia telah belajar banyak soal digitalisasi televisi ini. Kartun Upin-Ipin yang tersohor di Indonesia telah sukses berafiliasi dengan Disney Channel. Sementara televisi nasional yang telah merambah pasar digital masih didominasi oleh kira-kira 11 stasiun televisi nasional dan anak perusahaannya.

Agresifitas MNC Corporation (misalnya) dalam mengembangkan ragam konten memang patut diacungi jempol. Namun jangan sampai industri ini tidak dibagi manfaatnya kepada yang lain sehingga menimbulkn konglomerasi media (tuduhan yang kini di tujukan kepada MNC Coorporation).  Ketakutan akan kanal televisi yang dikuasiai pasarnya oleh pihak tertentu memang sewajarnya patut diwaspadai.

Kita juga harus belajar banyak dari Amerika yang malah terdoktrin oleh CNN dan Fox News dalam segmentasi berita (misalnya). Diharapkan sebelum digitalisasi televisi di Indonesia diterapkan, pemahaman akan bahaya propaganda dan agenda setting media massa seyogyanya perlu ditanamkan kepada publik, agar kita dapat menjadi penikmat media yang cerdas.

Program literasi media kini terasa sangat diperlukan. Disini peran kita sebagai kalangan masyarakat terdidik harus dapat turut andil demi terciptanya industri pertelevisian yang sehat dan memang benar-benar demi kepentingan publik semata. Seperti yang kita ketahui, industri ini  rentan disalahgunakan pada oleh oknum tertentu lewat agenda setting mereka, khususnya kalangan politikus dan pengusaha.

sumber gambar: http://www.kabar24.com/wp-content/uploads/2012/03/tv-digital1.jpg

L.G.B.T (Q)

Saya tidak begitu paham mengenai ilmu biologi, psikologi, dan sosiologi dengan teori-teori seperti psikoanalisis, behavioris, atau fitrah genetika yang membenarkan gejolak preferensi seksual seseorang. Disini saya juga tidak mencoba menjustifikasi preferensi seksual seseorang.

Menurut saya, apa yang ada di dalam ruang kamar adalah hak dan privasi tiap individu dan partner in love  mereka masing-masing, sejauh tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak dan keingginan mengedarkan kegiatan privat mereka kepada khalayak demi suatu kepentingan, saya atau masyarakat tidak berhak mengurusinya. Saya kira itu cukup untuk dasar kenapa juga preferensi seksual seseorang tak perlu digembar-gemborkan ke publik.

LGBT adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (tak perlu dijelaskan).Adalagi fenomena mereka yang lahir dengan kelamin ganda. Sains telah banyak menganalisa fenomena ini dan menjawab dengan apa, kenapa, dan bagaimana orang-orang dengan “fitrah” ini ada. Saya tidak berkompeten menjelaskannya, tanya saja pada psikolog atau ilmuwan yang berkompeten. Atau telusuri bacaan dan jurnal-jurnal ilmiah yang bertebebaran di internet dalam menjelaskan fenomena ini.

Dalam Agama, cerita-cerita dalam Kitab Suci menampilkan sisi terlarang dari keberadaan kaum homosexsual. Kaum Nabi Luth sering dijadikan contoh mengenai hukuman bagi mereka yang melakukan hubungan sejenis. Belakangan beberapa menafsirkan hukuman Tuhan datang karena tindakan kejahatan asusila yang diluar kewajaran fitrah manusia, takdir ini dijatuhkan kepada bangsaSodomdan Gommorah sebagai contoh bagi manusia.

Agama bagaimanapun juga saya yakini sebagai penjaga moral manusia. Apa yang dicontohkan Tuhan dalam kitab suci layaknya diyakini dan diamalkan sebisa mungkin. Namun agama tidak bisa menjawab dengan gamblang dan cermat permasalahan sosial kita yang semakin lama semakin pelik. Termasuk soal LGBT ini.

Apalagi Tuhan menciptakan manusia satu dan lain tidak sama, manusia dicipta dengan berbeda-beda. Dari pemahaman ini saya memberanikan diri mengorek fenomena sosial LGBT ini. Namun saya tidak juga mencoba mengusik ranah agama. Saya kira sekalipun saya sekarang sedang belajar di institusi Islam, saya belum berkompeten menafsirkan ayat-ayat Tuhan. Saya hanya akan mencoba menganalisa fenomena sosial saja.

Repotnya jika ini memang berkaitan dengan konstitusi negara. Anggapan jika negara (wajib) hadir dalam mengurusi urusan antar individu, seperti institusi perkawinan yang privat, merupakan anggapan yang sudah wajar dalam masyarakat di belahan bumi manapun. Jadi masalah legal atau tidak perkawinan sejenis menjadi amat sangat penting karena menyangkut pengakuan dalam negara.

Awalnnya di Belanda yang pemerintahnya telah dahulu melegalkan pernikahan sejenis di tahun 1994. Lalu awal abad ini sorotan ramai memperbincangkan Inggris karena Elton John menjadi selebritas pertama yang menikah secara resmi di Gereja Anglikan. Mayoritas Belanda dan Inggris memang menerima kewajaran ini. Karena kenyataan mayoritas warganya memang telah secara terbuka menerima keberadaan LGBT di negara mereka.

Selebritas dan tokoh politik selalu menjadi sorotan utama. Ricky Martin terang-terangan mengakui jika dia Gay. Dulu ada kelompok musik TaTu dengan lirik dan videografi kontroversial berisi kampanye lesbian mereka. Belakangan banyak yang kecele, mereka berdua adalah wanita tulen yang telah memiliki pasangan dan anak. Tindakan mereka berdua tak lain hanya demi kepentingan industri hiburan semata.

Obama akhir-akhir ini malakukan hal yang juga begitu fenomenal bagi Amerika dengan wacana melegalkan pernikahan sejenis. Menyeruaklah perdebatan di antara kandidat-kandidat presiden Amerika. Obama, kata beberapa pengamat, benar-benar melakukan gambling untuk meraup dukungan atau malah penolakan masyarakat.

Lantas bagaimana dengan masyarakat kita? Saya sering menjumpai orang dengan kecenderungan berbeda seperti prilaku lelaki yang feminis atau wanita yang maskulin. Lain dengan wanita maskulin yang seringkali malah mendapat apresiasi baik dalam masyarakat karena dinilai emansipatoris, lelaki feminis malah sering mendapat stigma negatif.

Karena mayoritas kita adalah Muslim dan banyak masyarakat yang belum terdidik dengan proses belajar ilmiah. Jangan harap pemerintah akan melegalkan pernikahan sejenis di negeri ini. Hanya beberapa orang dengan akses informasi dan pemahaman memadai yang mau mempermasalahkan permasalahan ini dengan frame lebih terbuka dan ilmiah, mayoritas umumnya sekedar berbicara sesuai pengalaman dan pemahaman, serta tafsir agama masing-masing soal LGBT ini.

Dalam sorotan saya, yang tidak mengenakkan adalah fenomena aktivis yang mendukung kampanye LGBT dengan terbuka tanpa tanggung jawab kultural kemasyarakatan. Saya heran, lagi-lagi preferensi seks seseorang ada di dalam kamar, tidak perlu digembar-gemborkan di publik. Yang perlu digaungkan adalah hak setiap orang untuk merdeka dalam menentukan pilihan hidup masing-masing dan juga memastikan hak-hak orang lain yang terpinggirkan juga terpenuhi.

Dalam konteks negara Indonesia, hak-hak pendidikan dan kesehatan lebih utama daripada hak bercinta. Kini kampanye hak-hak LGBT seolah-oleh (atau memang demikian) menjadi komoditi yang bertujuan bukan soal hak-hak mereka lagi, melainkan demi mengejar keuntungan materi pihak tertentu.

Yang saya anggap kelewatan adalah festival film LGBT yang tahun lalu (2011) diadakan. Saya niat nonton, tapi saya memutuskan menonton salah satu film di internet dulu. Dan yang saya temui adalah film yang sangat berbau pornografi. Curiga saya sebelumnya ternyata benar. Saya heran, bukankah penyelenggara adalah orang yang terdidik dan paham akan kondisi Indonesia yang rentan konflik. Jujur saya dangat sedih menyikapi soal ini. Ini adalah edukasi yang buruk bagi masyarakat kita jika (lagi-lagi) sisi privasi seseorang dianggap bisa dijadikan komoditas.

Peliknya menyikapi permasalahan ini karena memang prilaku LGBT yang cindrung lebih berwarna dan menarik perhatian. Soal gaya verbal dan non verbal pasti selalu nampak dalam masyarakat. Ada yang jelas-jelas tanpa malu-malu menunjukkan preferensi seksual mereka di umum. Hal inilah yang membuat masyarakat sulit menerima dan kadang risih. Gejolak masyarakat ini didukung dengan tontonan televisi yang kini menjadikan kaum LGBT, baik beneran atau pura-pura, sebagai komoditi yang menarik masyarakat demi keuntungan semata. Ini merupakan tindak pelecehan yang kini dianggap wajar oleh masyarakat kita.

Inilah poin penting dalam pemahaman LGBT. Apa yang disebut kesenjangan penggetahuan (knowledge gap) benar-benar nyata dalam realistas kehidupan kita sehari-hari. Pemahaman masyarakat yang satu dengan yang lain tentang LGBT masih sangat tergantung pada pengalaman-pengalaman masing-masing. Dan televisi menjadi suatu pembelajaran buruk bagi masyarakat soal LGBT. Tanpa kemauan untuk belajar lebih mendalam mengenai fenomena ini. Kita hanya akan sering mempermasalahkan hal ini dalam konteks prasangka.

Masalah ini memang akan selalu menemui jalan buntu. Frame agama tidak membenarkan hubungan sejenis. Pemikiran agama yang fundamentalis dan konservatif tidak akan membiarkan pelegalan hubungan sejenis di masyarakat. Kampanye tentang LGBT sarat unsur bisnis. Televisi menjadi sarana publikasi negatif bagi LGBT. Masyarakat mayoritas berpendidikan rendah, akibatnya banyak yang tidak terdidik untuk berfikir ilmiah hingga prasangka selalu menebar dimana-mana.

Saya kira beginilah realitas masyarakat kita…

Meraba Komunikasi Massa

Gambar
Assosiated Press

Untuk memahmi dampak komunikasi massa, diperlukan kajian yang mendalam dan referensi luas untuk memahaminya. Karena dampak komunikasi massa sangat kompleks, yakni banyak dihubungkan dengan variabel-variabel bebas lainnya; dan dinamis, yakni selalu berubah dari waktu ke waktu. Belum lagi bagaimana sisi para ahli memandang subjektifitas teori-teorinya.

Teori yang paling awal dikenal mengenai dampak media massa adalah The Magic Bullet Theory atau teori peluru, teori ini berkembang pada awal abad 19 dimana perang dunia telah banyak berpegaruh dalam dimensi teori ini. Teori ini menekankan bahwa pesan yang dibawa dalam komunikasi massa adalah[i]:

  1. Menjangkau secara langsung setiap audiens
  2. Panetrasi setiap pikiran secara langsung
  3. Mempengaruhi gagasan dan tindakan setiap orang, secara terang-terangan dan sangat berpengaruh.

Teori ini terbukti memang akurat untuk menggambarkan fungsi utama media massa sebagai alat prropaganda pada kisaran abad 20. Media massa merupakan alat propaganda paling utama baik politik maupun kapitalis. Pada massa berkembangnya teori ini, propaganda politik memang sangat kentara.

Contohnya di Indonesia, pada era Orde Baru. Media massa merupakan alat propaganda paling utama. Untuk menjatuhkan ideologi komunis misalnya, setiap memperingati hari G-30S PKI, TVRI selalu menampilkan film mengenai pembunuhan jendral-jendral TNI AD di tahun 1965. Film yang diputar didramatisir sedemikian rupa, dibuat secara berlebih-lebihan bahkan terbukti rekayasa atau fiktif semata.

Tujuannya hanyalah alat propaganda kepada masyarakat, agar membenci ideologi sekaligus pengikut  PKI yang notabene dianggap sesat oleh pemerintahan Orde Baru. Dan terbukti tidak hanya itu, tujuan propaganda tersebut kini diketahui lebih dari sekedar menjauhkan ideologi Komunis-Lenin. Karena kenyatannya telah banyak condong pada tujuan propaganda demi kepentingan pribadi penguasa saat itu juga.

Propaganda dalam film dan buku-buku sejarah yang merupakan bentuk dari media massa tentang PKI pada masa silam pun masih sangat berpengaruh hingga saat ini. Terbukti dengan banyaknya pradigma miring tentang eks tapol PKI dan keluarganya di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam konteks inilah teori peluru masih sangat efektif digunakan untuk membaca dampak media komunikasi massa yang bersifat powerfull.

Banyak ahli yang tidak sependapat dengan teori peluru, atau teori sejenis ini lainnya. Alasannya hampir sama, tak lagi relevan dengan dunia yang makin dinamis. Mengacu pada teori pendekatan manfaat dan gratifikasi, yang lebih konsen pada audiens. Berkembanglah teori-teori mengenai efek media massa yang lain, antara lain:

  1. Minimalist effects theory

Teori bahwa efek media massa kebanyakan bersifat tifak langsung.

  1. Cummulative Effects theory

Teori bahwa pengaruh media terjadi bertahap dari waktu ke waktu.

  1. Third-Person Effect theory

Teori bahwa satu orang melebih-lebihkan efek pesan media kepada orang lain, dll,

Perkembangan efek media massa kini tak lagi bisa di riset secara mendalam seperti abad lalu. Hal ini telah dikemukakan oleh Melvin DeFleur yang menyatakan jika teori komunikasi massa sudah jenuh[ii].

Menurut DeFleur, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kajian menggenai efek media massa di universitas oleh orang-orang cerdas. Banyak ahli yang kini lebih memilih bekerja di media massa dengan tawaran gaji yang besar untuk melakukan riset demi kepentingan marketing atau korporasi lainnya. Dengan kata lain, penelitian mengenai efek komunikasi massa kini menjadi ranah kepentngan media massa itu sendiri demi kepentingan praktis semata.

Dampak Komunikasi Massa Abad 21

Di abad baru ini, media massa tak lagi di definisikan sebagai media cetak dan elektronik saja. Media telah banyak bergeser pada penggunaan kanal internet dengan berbagai aplikasinya yang sering disebut Media Baru (New Media) atau paling dikenal sebagai Multimedia. Website, blog, microblogging, dan jejaring sosial lainnya kini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengubah kehidupan masyarakat.

Revolusi Melati di Tunisia yang telah membawa Musim Semi di Jazirah Arab terjadi karena sarana komunikasi massa lewat internet. Twitter dan Facebook diduga menjadi sarana public sphare yang efektif. Peristiwa ini merupakan dampak dari komunikasi massa yang sangat kentara di abad ini.

Meskipun demikian, tragedi London Riot yang bermula dari peristiwa kecil yang kemudian berujung pada keriuhan yang mengacaukan metropolitan London. Hingga kini, belum ada yang bisa menjelaskan secara empiris kasus London Riot ini, selain sarana komunikasi massa BBM (Blackbarry Massaager) yang dituduh punya adil besar dalam menyebarkan amarah warga[iii]. Belum ada yang tahu pasti dan membaca sepenuhnya komplekssitas manusia abad ini.

Abad ini didedikasikan sebagai abad informasi, tak heran jika informasi berharga sangat mahal. Siapa yang bisa membaca informasi, di twitter misalnya, maka ia akan tahu pergerakan opini publik. Sehingga dengan mudah mengkontrolnya. Inilah yang ditakutkan dalam liberalisasi dan kapitalisasi media massa jika tanpa regulasi yang jelas.

Tak heran, perusahaan komunikasi massa kini banyak diincar oleh konglomerat kaya yang memungkinkan terjadinya konglomerasi media. Tengok saja Rupert Murdoch yang menguasai bisnis media sejagat, tahun 2011 ini, salah satu tabloid berusia 168 tahun  di Inggris yang sudah ia miliki, News of The World, harus ditutup karena  skandal penyadapan terhadap publik Inggris. Manajemen media massa yang lebih mengutamakan profit membuat banyak awak media hanya mencari-bahkan sengaja membuat sensasi- demi keuntungan sepihak.

Kanal informasi diprediksi memberi banyak efek dan pengaruh dikedepannya, hal ini bisa dilihat dari adanya imperialisme  media yang dikenalkan oleh Fred Fejes dalam bukunya Media Imperialism: An Assesment (1992). Fejes menggambarkan berjalannya proses komunikasi massa modern dalam membentuk, mempertahankan, dan memperluas sistem dominasi dan kebergantungan secara global.

Teori Fejes kemudian ditempatkan dalam tradisi luas kritik kapitalisme Marxis. Atas dasar ini, pertumbuhan global media komunikasi global media komunikasi barat oleh para peneliti dipahami sebagai refleksi ekspansi imperialis masyarakat kapitalisme Barat terhadap sumber-sumber ekonomi dunia secara umum[iv].

Meskipun demikian, teori ini semakin bias dirasakan karena Jazirah Arab, khususnya Arab Saudi kembali menunjukkan momentum untuk turut bermain dalam arus informai dunia. Pangeran Saudi baru-baru ini membeli saham twitter.com, situs micro-blogging terbesar di dunia sebesar 300 Miliar Dolar AS[v]. Selain itu dikabarkan Arab Saudi juga banyak membeli saham Citigroup Inc., Apple Inc. dan  Rupert Murdoch’s News Corp. Yang notabene merupakan raksasa perusahaan teknologi komunikasi dan media massa dunia.

Perkembangan Teknologi Informasi

Abad ke-21 ini merupakan abad yang sangat kompleks bagi perkembangan media massa. Tapi yang menonjol adalah perkembangan teknologi informasi yang mengubah kehidupan modern dengan sangat drastis. Almarhum Steve Jobs, dengan karya-karya hebatnya. Mulai dari mouse, laptop, dan peralatan canggih yang kini banyak membentuk gaya hidup bahkan gaya komunikasi manusia. Telah didedikasikan sebagai penemu dan pembentuk abad ke-21 ini.

Bagaimana generasi kita telah beralih ke paperless telah memungkinkan media massa yang  lebih canggih nantinya. Perkembangan Smarphones, tablet, dan piranti komunikasi elektronik lainnya merupakan perkembangan teknologi komunikasi yang belum diperkirakan sebelumnya.

Selagi teknologi masih berkembang dan manusia makin maju. Maka komunikasi akan terus berjalan. Mungkin kita bisa memprediksi bagaimana komunikasi nantinya, tapi melihat perkembangan teknologi komunikasi saat ini, akan sangat dimungkinkan perubahan pola budaya masyarakat secara liberal. Bagaimana cara kita berkomunikasi dan pradigma komunikasi ribuan tahun lalu akan segera berubah secara drastis di masa-masa mendatang.


[i], Margaret DeFleur (Ed). Fundamentals of Human Communication, 3rd edition.New York: Mc-Graw Hill. Hal. 392

[ii] John Vivian. Teori Komunikasi Massa. Edisi kedelapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 474 (terj)

[iii] Assosiated Press: Blacberry Phones ”Main Tools” Organising London Riots. http://uk.ibtimes.com/articles/262027/20111206/blackberry-phones-main-tools-organising-london-riots.htm diakses pada 23 Desember 2011 pukul 12.23 WIB

[iv] Mohammad Soelhi, Komunikasi Internasional: Perspektif Jurnalistik. Jakarta: Simbiosa Rekatama Media. Hal. 156.

[v] Associated Press. Saudi billionaire Prince Alwaleed invests $300 million into microblogging site Twitter. http://www.washingtonpost.com/business/technology/saudi-billionaire-prince-alwaleed-invests-300-million-into-microblogging-site-twitter/2011/12/19/gIQAtHvq3O_story.html., diakses pada 26 Desember 2011 pukul 17.00 WIB

Jangan Buru-Buru Ketok Palu (RUU Inteljen)

BIN
Bagaimana kelak posisi BIN jika RUU ini dishkan?

Kenapa kita butuh UU Inteljen? Apa sebetulnya inteljen? Bagaimana pola inteljen di bangsa-bangsa lain yang sudah maju? Pertanyaan itu muncul dalam benak saya saat beberapa hari lalu sempat turut berwacana dalam sebuah FGD (Forum Group Discussion) di Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) di Salemba, Jakarta Pusat. Membahas RUU Inteljen yang konon mendekati bulan Juli-Oktober ”sudah” akan disahkan karena telah masuk Panja.

Saya jadi ingat Movie yg belum lama saya tonton, judulnya Fair Game. Movie yang sangat menyentuh tentang kisah nyata seorang agen CIA bernama Valerie yang memegang idealisme inteljen. Meski akhirnya dia malah dikhianati oleh pemerintahan Bush. Lengkapnya tonton sendiri Movienya. Saya sempat mbrebes karena disana, saya malah temukan peran media di AS dalam membentuk kebijakan pemerintah AS yang sungguh sangat mengerikan.

Kembali ke Inteljen, kata tersebut berasal dari kata Intellegence alias cerdas. Berafiliasi dengan kata mata-mata. Dalam FGD di Kontras tersebut. Saya dapati inti dari kerja Inteljen adalah sebagai mata dan telinga negara. Inteljen adalah organisasi pemerintah yang menyediakan fakta-fakta, data-data kongrit, dan analisa-analisa yang menunjang kebijakan pemerintah demi kemajuan rakyatnya. Analogi finalnya, inteljen tak diperkenankan sedikitpun untuk ”mencubit” siapapun. Yang berhak menangkap hanya lembaga yudisial semacam polisi saja.

Lantas bagaimana kinerja Inteljen kita? Oh-oh, belum pernah saya dengar jika Inteljen di Indonesia itu sama definisinya dengan Inteljen di atas. Kerja Inteljen di indonesia hampir  selalu negatif karena tindakannya yang over limit. Sebut saja tragedi Mei 98 dan Tragedi PKI. Sudah jadi rahasia umum bahwa yang bergerak di bawah tragedi tersebut adalah Inteljen kita.

Padahal, inteljen bukanlah lembaga yang berwenang untuk menangkap seseorang. Bukan ranah Inteljen untuk menghakimi bahkan menghukum. Meski belakangan saya tahu, inteljen tak melulu merujuk pada BIN (Badan Inteljen Negara) tetapi ada juga inteljen kejaksaan, inteljen kepolisian, TNI dan  mungkin ada yang lain.

Inteljen harus sesuai dengan peran dan fungsinya, jangan sampai over limit dan mengganggu stabilitas nasional dengan hanya menjadi perpanjangan alat dari pemerintahan saat ini saja.

Isu-isu terorisme, penembakan polisi di beberapa daerah, separatisme semacam NII memang membutuhkan analisa yang lengkap dan jelas oleh inteljen. Jangan sampai isu-isu ini hanya menjadi alasan untuk melegalkan RUU Inteljen yang belum sepenuhnya tersusun secara benar dan akurat untuk dijadikan UU.

Berikut ini adalah beberapa kekurangan dari RUU Inteljen yang layak untuk diperhatikan dan dicermati, hasil dari diskusi bersama Koalisi Advokasi RUU Intelijen seperti yang dilansir detik.com :

1. Definisi Intelijen

Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa intelijen negara adalah lembaga pemerintah. Pada dasarnya lembaga intelijen bukanlah lembaga pemerintah tetapi alat negara. Definisi itu telah meletakkan posisi intelijen sebagai alat penguasa yang bekerja untuk kepentingan penguasa dan bukan alat negara yang bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Hal itu sangat mengkhawatirkan karena sangat mungkin digunakan untuk memata-matai rakyat demi kepentingan penguasa semata.

2. Penyadapan

Penolakan penyadapan melalui izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 31 bukan hanya berpotensi mengancam hak-hak asasi warga negara tetapi juga rentan disalahgunakan demi kepentingan ekonomi maupun politik kekuasaan. Intelijen memang memerlukan kewenangan untuk melakukan penyadapan/ intersepsi, namun harus dilakukan melalui mekanisme yang baku dan rigid serta harus memiliki prasyarat yang jelas, semisal pentingnya mendapatkan persetujuan pengadilan dalam penyadapan.

3. Rahasia Informasi Intelijen

Pengaturan rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 jo Pasal 39 RUU Intelijen masih menimbulkan multitafsir dan bersifat karet. Pengaturan yang karet dan multitafsir ini mengancam kebebasan informasi, kebebasan pers dan demokrasi itu sendiri.

4. Penangkapan

Pemberian kewenangan menangkap kepada intelijen mengancam hak asasi manusia dan merusak mekanisme criminal justice system. Pemberian kewenangan itu sama saja dengan melegalisasi penculikan dalam undang-undang intelijen, mengingat kerja intelijen yang tertutup dan rahasia.

Penting diingat bahwa badan intelijen negara adalah bagian dari lembaga intelijen non-judicial yang tidak termasuk menjadi bagian dari aparat penegak hukum. Dalam negara hukum, kewenangan menangkap maupun menahan hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum.

5. Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN)

Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) sebagai lembaga baru yang diatur dalam RUU ini akan menjadi lembaga yang menggantikan kedudukan Badan Intelijen Negara (BIN) yang memiliki kewenangan sangat luas. Dalam hal itu, LKIN seharusnya tidak boleh memiliki kewenangan dan fungsi operasional, seperti melakukan intersepsi komunikasi, pemeriksaan aliran dana, dan lain-lain.

6. Pengawasan

Pengaturan mekanisme pengawasan dalam RUU Intelijen Negara ini hanya dilakukan dalam bentuk pengawasan parlemen oleh DPR yang dilaksanakan oleh perangkat kelengkapan DPR yang membidangi pengawasan intelijen. Tidak ada ketentuan yang mengatur pengawasan internal, pengawasan eksekutif, maupun pengawasan hukum.

7. Organisasi dan Peran

Dari sisi organisasi, RUU Intelijen Negara tidak menganut diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi. RUU Intelijen Negara tidak membagi wilayah kerja antara intelijen luar negeri, intelijen dalam negeri, intelijen militer, dan intelijen penegakan hukum secara tegas.

8. Struktur dan Kedudukan

RUU Intelijen Negara juga belum dapat memisahkan akuntabiltas antara struktur yang bertanggungjawab dalam membuat kebijakan dengan struktur yang bertanggung jawab secara operasional dalam melaksanakan kebijakan.

9. Personel dan Rekrutmen

Terkait dengan anggota intelijen, RUU Intelijen Negara hanya secara sumir mengatur tentang personel intelijen. Tidak diatur bagaimana mekanisme rekrutmen yang baik secara terbuka maupun tertutup.

10. Kode Etik dan Larangan

Selain itu, RUU Intelijen Negara ini juga masih belum mengatur mengenai pengaturan atau kode etik intelijen yang mencakup kewajiban, hak dan larangan bagi seluruh aktivitas dan aspek intelijen.

11. Sipilisasi Intelijen

RUU ini belum mengatur tentang agenda sipilisasi intelijen. Sudah seharusnya di era demokratisasi seluruh lembaga intelijen adalah sipil dan bukan TNI aktif, kecuali intelijen militer. Sampai saat ini Badan Intelijen Negara (BIN) masih diisi oleh TNI aktif. Padahal Kepala BIN saja berasal dari sipil.

12. Hak Korban

RUU Intelijen Negara belum mengatur tentang hak-hak korban, khususnya terkait dengan komplain korban apabila terdapat tindakan intelijen yang menyimpang dan menimbulkan persoalan serius terhadap hak-hak masyarakat.

So, Bapak Ibu yang (minta) terhormat di Senayan. Bahas dulu ini permasalahan RUU Inteljen yang belum dimasukkan DIM (Daftar Infentarisasi Masalah) RUU Inteljen, bahkan belum didiskusikan dengan masyarakat umum. Buat Marjuki Ali, jangan buru-buru ketok palu RUU Inteljen jika alasannya ”Udah sesuai jadwal, dan terkatung-katung sejak 2004” So what! UU Inteljen harus lahir dengan sehat, bukan prematur dan cacat meski telah dikandung bertahun-tahun. Kalau tidak? Tunggu tanggal main kami mahasiswa…